Rumah Warisan: Antara Dilema dan Beban Keluarga

Ada rumah yang dibangun dengan puluhan tahun kerja keras, tetapi justru menjadi sumber kegelisahan ketika pemiliknya tiada. Rumah warisan yang semula diharapkan menjadi peninggalan berharga orang tua, perlahan berubah menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan oleh anak-anaknya.

Satu anak ingin mempertahankannya sebagai kenangan. Anak lainnya membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan. Sementara seorang saudara yang masih menempati dan merawat rumah tersebut merasa memiliki ikatan yang tidak dapat diukur dengan harga pasar.

Di sinilah sebuah pertanyaan muncul: apakah rumah yang diwariskan selalu menjadi aset berharga, atau justru dapat berubah menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan?

Kenangan yang Sama, Kebutuhan Berbeda

Bagi orang tua, rumah sering kali merupakan pencapaian terbesar dalam hidup. Mereka membangunnya sedikit demi sedikit, memperbaiki atap yang bocor, memperluas ruang keluarga, dan membesarkan anak-anak di dalamnya.

Namun, setelah rumah berpindah kepada generasi berikutnya, maknanya tidak selalu sama.

Anak sulung mungkin melihat rumah warisan tersebut sebagai simbol perjuangan keluarga yang harus dipertahankan. Sedangkan anak kedua melihatnya sebagai aset yang dapat membantu membayar pendidikan anaknya. Dan, anak bungsu, yang selama bertahun-tahun merawat orang tua, mungkin merasa rumah itu merupakan bagian dari pengorbanannya.

Ketiganya memiliki alasan yang dapat dipahami. Tetapi alasan yang berbeda tidak otomatis menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.

Rumah yang sama bisa menyimpan kenangan yang sama, tetapi menghadirkan kebutuhan yang berbeda.

Satu Rumah, Banyak Kepentingan

Bayangkan sebuah keluarga dengan tiga anak yang mewarisi rumah senilai Rp 1,8 miliar.

Anak pertama sudah memiliki rumah sendiri dan ingin menjualnya. Anak kedua tinggal di luar kota dan berharap rumah tersebut disewakan saja. Anak ketiga masih tinggal di rumah peninggalan orang tua bersama keluarganya.

Jika rumah dijual, ke mana anak ketiga harus pindah? Jika dipertahankan, siapa yang membiayai perawatannya? Jika disewakan, siapa yang mengelola dan menerima hasilnya?

Angka Rp 1,8 miliar mungkin terlihat besar di atas kertas. Namun, nilai tersebut belum tentu dapat segera dibagikan dalam bentuk uang.

Terlebih lagi, pembagian rumah warisan tidak selalu sesederhana membagi nilainya dengan jumlah anak. Di Indonesia, hak dan bagian ahli waris ditentukan berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku, baik KUHPerdata, hukum waris Islam, maupun hukum adat yang relevan.

Bahkan ketika kedua orang tua meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat, hukum tetap menyediakan dasar pembagian. Namun, perlu diperhatikan apakah rumah tersebut merupakan harta bersama suami istri, siapa yang lebih dahulu meninggal, serta siapa saja ahli waris yang berhak pada saat kedua orang tua meninggal dunia.

Persoalannya, ketentuan hukum belum tentu langsung menjawab kebutuhan ekonomi, ikatan emosional, dan rasa keadilan di antara anggota keluarga.

Persoalan yang semula tampak sederhana akhirnya mempertemukan tiga kepentingan: hak kepemilikan, kebutuhan ekonomi, dan ikatan emosional.

Warisan Juga Membawa Biaya

Rumah yang diwariskan tidak berhenti membutuhkan biaya ketika pemiliknya meninggal.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perbaikan atap, pengecatan, kerusakan instalasi listrik, hingga pengamanan rumah kosong, tetap menjadi tanggung jawab yang harus dibicarakan, terutama jika rumah tersebut dibiarkan kosong dan tidak ditempati oleh seorang pun dari para ahli waris.

Belum lagi biaya administrasi peralihan hak dan kewajiban perpajakan yang mungkin timbul.

Dalam konteks Indonesia, harta warisan bukan objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui warisan dapat menimbulkan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai ketentuan daerah tempat properti berada.

Untuk proses balik nama tanah atau bangunan karena warisan, ahli waris juga perlu memperhatikan prosedur pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan dapat dilakukan melalui layanan Coretax DJP dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Berapa Beban BPHTB Warisan?

Sebagai ilustrasi khusus DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Bapenda DKI Jakarta pada September 2025, perolehan warisan yang memenuhi persyaratan hubungan keluarga tertentu memperoleh Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp 1 miliar dan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50%.

Artinya, tidak semua rumah warisan harus membayar BPHTB. Sebagai contoh, untuk warisan di DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan tersebut, rumah dengan nilai perolehan Rp 800 juta tidak menghasilkan BPHTB terutang karena masih di bawah batas NPOPTKP Rp 1 miliar. Sebaliknya, jika nilai perolehannya melampaui batas tersebut, BPHTB dapat dikenakan atas selisih nilainya, dengan memperhitungkan fasilitas pengurangan yang berlaku.

Misalnya, sebuah rumah warisan di DKI Jakarta memiliki nilai perolehan yang digunakan untuk penghitungan BPHTB sebesar Rp 1,8 miliar. Dengan asumsi penerima memenuhi seluruh persyaratan fasilitas perpajakan yang berlaku, berikut ilustrasi perhitungannya.

KomponenNilai
Nilai perolehan (asumsi)Rp 1.800.000.000
NPOPTKP warisanRp 1.000.000.000
Dasar pengenaan setelah NPOPTKPRp 800.000.000
BPHTB sebelum pengurangan (5%)Rp 40.000.000
Pengurangan BPHTB (50%)Rp 20.000.000
Estimasi BPHTB terutangRp 20.000.000

Perhitungan ini hanya ilustrasi untuk DKI Jakarta, bukan tarif seragam Jabodetabek atau seluruh Indonesia. Besaran sebenarnya bergantung pada nilai perolehan yang ditetapkan sesuai ketentuan, hubungan ahli waris, kelayakan fasilitas, dan peraturan yang berlaku saat proses dilakukan.

Ilustrasi tersebut juga tidak berarti setiap keluarga dengan tiga ahli waris otomatis dikenai BPHTB sebesar Rp 20 juta. Perlakuan atas perolehan hak masing-masing ahli waris perlu dikonfirmasi kepada Bapenda sesuai kondisi pewarisan.

Sebelum mengurus balik nama, keluarga dapat memeriksa ketentuan terbaru melalui Bapenda daerah tempat rumah berada, menyiapkan dokumen pewarisan, serta meminta rincian biaya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau kantor pertanahan setempat.

Dengan demikian, rumah warisan senilai miliaran rupiah tidak selalu berarti keluarga langsung memiliki uang tunai untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Ketika Pengorbanan Sulit Dihitung

Ada persoalan lain yang lebih sensitif daripada pajak atau biaya renovasi. Bagaimana menghargai anak yang selama bertahun-tahun merawat orang tua?

Bagaimana dengan saudara yang selama ini membiayai perbaikan rumah, iuran keamanan, listrik, air, hingga PBB, sementara saudara lainnya tidak pernah ikut menanggung biaya?

Bagaimana pula dengan anak yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah tersebut karena diminta menemani dan merawat orang tua hingga akhir hayat mereka?

Pengorbanan-pengorbanan itu layak diakui. Namun, pengakuan moral tidak otomatis mengubah hak hukum atas warisan.

Di sinilah keluarga membutuhkan ruang musyawarah yang terbuka untuk membedakan antara hak hukum, kontribusi pribadi, dan rasa keadilan.

Tidak semua yang terasa adil secara emosional dapat langsung diterapkan secara hukum. Sebaliknya, penyelesaian yang sah secara hukum belum tentu menyembuhkan hubungan keluarga.

Menjual Bukan Berarti Melupakan

Sebagian keluarga merasa menjual rumah orang tua sama dengan menghapus sejarah keluarga.

Padahal, rumah yang dipertahankan tanpa kemampuan merawatnya dapat mengalami kerusakan, kehilangan nilai, bahkan menjadi sumber perselisihan berkepanjangan.

Menjual rumah mungkin merupakan pilihan rasional ketika seluruh ahli waris menyepakati pembagian yang sah, dan apalagi tidak ada kemampuan finansial untuk mempertahankannya dalam jangka panjang.

Sebaliknya, mempertahankan rumah juga dapat menjadi keputusan baik apabila ada tujuan yang jelas, pengelolaan yang transparan, dan kesepakatan mengenai biaya serta pemanfaatannya kelak.

Masalahnya bukan semata-mata apakah rumah harus dijual.

Masalahnya adalah apakah keluarga benar-benar memahami konsekuensi dari pilihan tersebut.

Lima Pertanyaan Sebelum Memutuskan

Sebelum membicarakan harga jual atau pembagian hasil, keluarga sebaiknya menyepakati lima hal mendasar.

PertanyaanHal yang Perlu Dipastikan
Siapa yang berhak?Status rumah, ahli waris, dan dasar pembagian
Siapa yang membutuhkan?Kondisi tempat tinggal dan kebutuhan ekonomi
Siapa yang menanggung?Pajak, perawatan, dan biaya administrasi
Apa pilihan realistis?Ditempati, disewakan, dijual, atau dialihkan sesuai hukum
Bagaimana menjaga hubungan?Musyawarah, dokumentasi, dan penyelesaian keberatan

Matriks ini bukan pengganti nasihat hukum. Namun, setidaknya membantu keluarga memisahkan persoalan yang sering tercampur dalam satu perdebatan emosional.

Untuk urusan kepemilikan, pendaftaran peralihan hak karena pewarisan memiliki persyaratan administratif, termasuk bukti kematian, bukti ahli waris, dan dokumen tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan pertanahan.

Kesepakatan keluarga tetap perlu dituangkan dalam dokumen yang sesuai, bukan hanya mengandalkan percakapan lisan.

Warisan Terbaik Bukan Selalu Rumah

Mungkin persoalan rumah warisan sebenarnya perlu dibicarakan jauh sebelum rumah itu menjadi warisan.

Orang tua yang masih ada hari ini dapat mulai menata dokumen kepemilikan, menjelaskan status aset, serta membuka percakapan sejuk kepada semua anak mengenai harapan mereka terhadap rumah keluarga.

Anak-anak pun perlu belajar membicarakan persoalan tersebut tanpa menjadikannya perlombaan untuk memperoleh bagian terbesar.

Sebab, keluarga tidak hanya mewarisi bangunan. Mereka juga mewarisi cara orang tua membangun hubungan, menyelesaikan perbedaan, menghargai satu sama lain, dan mempertahankan ikatan keluarga.

Rumah dapat dijual. Bangunan dapat direnovasi. Kepemilikan dapat berpindah. Tetapi hubungan saudara yang rusak akibat perebutan warisan belum tentu mudah dipulihkan.

Barangkali warisan terbaik dari orang tua bukanlah rumah yang harus dipertahankan selamanya, melainkan ikatan keluarga yang tetap terjaga meskipun rumah tempat mereka dibesarkan tidak lagi menjadi milik bersama.

Dan pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang mendapatkan rumah atau berapa besar hasil penjualannya.

Melainkan, setelah rumah itu diwariskan atau bahkan dijual, masihkah kita memiliki keluarga untuk pulang, berbagi cerita, dan tertawa bersama seperti dulu kala?

Sumber & Referensi

Calvyn Toar
Calvyn Toar

Calvyn Toar adalah Head of SEO yang telah berkecimpung di dunia website dan SEO sejak 2016.
Bersama karibnya, mendirikan ManadoBaswara.com dan sejumlah situs lain.
Calvyn berfokus pada pengembangan strategi SEO, topical authority, dan konten yang mengutamakan
kebutuhan pengguna, akurasi informasi, serta praktik SEO yang powerful.
Calvyn dapat dihubungi melalui [email protected].
(Memento Vivere. Memento Mori).